17 Orang Positif Covid

Lockdown memang harus dilakukan secara tepat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun, lockdown harus tetap memperhitungkan dukungan sumber daya dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan jika berada di dalam zona merah, maka WFH diwajibkan 75 persen, sedangkan untuk karyawan yang bekerja di kantor atau work from office sebanyak 25 persen.

Sejumlah opsi kebijakan pun mulai diwacanakan sebagai langkah untuk mengendalikan Covid-19, yakni lockdown akhir pekan, PSBB ketat dan PPKM seperti saat ini. Menurut Ariza, pengetatan pembatasan sosial berskala besar sebagai tindak lanjut dari kebijakan PPKM di Jakarta belum memberikan hasil yang signifikan. PPKM di Jakarta belum efektif Judi Slot Online menahan laju penyebaran Covid-19 dan pertambahan kasus Covid-19. Dia juga menyebutkan bahwa para pegawai di kantor pemerintah akan tetap bekerja seperti yang diatur sebelumnya. Kegiatan produktif akan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Pemerintah juga menggelar operasi yustisi untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat.

Menurut Tri, upaya penegakan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat sudah tidak lagi efektif untuk menekan laju penyebaran. Nantinya pembatasan mobilitas tersebut akan berlaku mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB. Pemberlakuan pembatasan mobilitas tersebut dilakukan untuk mencegah masifnya penyebaran virus COVID-19. Polda Metro Jaya siapkan skenario penutupan jalan masuk dan keluar Jakarta jika lockdown atau karantina wilayah diberlakukan. Hal itu tertuang dalam surat telegram yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Pasalnya, kata Ariza, pada hari Sabtu-Minggu, banyak warga yang melakukan aktivitas di luar rumah.

Sehingga keputusan untuk memberlakukan lockdown masih akan dalam kajian Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan pernyataan Joko tersebut dan mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan opsi lockdown akhir pekan dalam penanganan COVID-19 di Jakarta. Azis kembali mengingatkan warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan mencermati lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta.

Saat ini pemprov bersama jajaran discussion board komunikasi pimpinan daerah masih merumuskan aturan detailnya. Aturan terkait lockdown mikro di DKI Jakarta tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pasca Hari Raya Idul Fitri. “Yang penting sekali memang dilakukan saat ini, semua daerah, ini harus semua daerah ya, perketat meningkatkan 3T . Dan tentu harus berlanjut di isolasi dan karantina,” kata dia. Dia mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kembali apabila mendapat kabar yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat bisa mengecek kebenaran informasi melalui laman resmi milik pemerintah seperti Kemenkes.go.id maupun covid19.go.id. Pasien meninggal akibat Covid terus bertambah, terlihat dari penambahan space makam baru Covid.

Kondisi saat ini terjadi lonjakan jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet maupun rumah sakit rujukan pasien Covid-19. Lebih lanjut, Ariza mengatakan, pihaknya terus melakukan kajian dan analisis untuk memutuskan kebijakan yang diambil. Selain itu, pihaknya akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak khususnya evaluasi jajaran Pemprov, masukan forkompimda, DPRD DKI, pendapat dan kajian para ahli serta arahan dari pemerintah pusat. Terkait tanggapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut anjloknya indeks harga saham gabungan dipicu pengumuman PSBB oleh DKI, Riza tidak menampik. Menurut dia, pemberlakuan kembali PSBB dipicu persebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Angka kematian meningkat serta ketersediaan tempat tidur di RS hampir penuh.

“Menurut saya itu sangat perlu, apalagi koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga agar lebih efektif,” pungkasnya. merupakan payung hukum yang menjadi landasan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Ruas jalan tol wilayah Jabotabek yang dioperasikan Jasa Marga Group dikabarkan sudah ditutup.

Di tengah memanasnya tensi antara Airlangga dan Anies, Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberikan penjelasan teknis. Berdasar kenaikan kasus selama empat pekan terakhir, terutama di DKI Jakarta, memang perlu pembatasan yang lebih ketat. ’’Bahkan, kalau perlu dilakukan pembatasan sosial berskala mikro (level RT/RW) karena informasi dan datanya bisa lebih spesifik,’’ terangnya di kantor presiden kemarin. Hal senada sebelumnya juga disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. DKI kata dia, menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan “rem darurat” atau pun kebijakan “lockdown” terkait kasus COVID-19 di Jakarta yang meningkat signifikan. Dengan data ini, sejumlah pihak menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kunti tara alias lockdown.

Beredar informasi melalui pesan berantai Whatsapp yang menyebutkan bahwa Jakarta akan mulai lockdown dan warga di luar Jakarta tidak diperbolehkan masuk kecuali ada izin dari polisi. Menurut Syarief, Jakarta lockdown merupakan langkah yang harus diambil untuk mencegah meluasnya penularan virus corona. Berikut ini knowledge penambahan jumlah positif virus corona per hari, selama dua pekan penerapan PSBB Jakarta. JAKARTA – Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia membuat desakan agar pemerintah menerapkan lockdown alias karantina wilayah, terutama di DKI Jakarta, menguat. Dalam hal ini, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan merupakan payung hukum yang menjadi landasannya.

Lockdown Jakarta

Kondisi yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang memberlakukan pembatasan aktivitas untuk mencegah semakin meningkatnya penyebaran virus. Riza mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang belum efektif dalam menekan penyebaran Covid-19. Tingginya kasus aktif Corona di Jakarta membuat munculnya wacana Jakarta lockdown.