Pemerintah Sampai Saat Ini Belum Tetapkan Harga Vaksin Mandiri

Pada 30 Desember 2020 lalu, Sinopharm mengumumkan bahwa hasil uji klinisnya menyimpulkan bahwa vaksin bernama resmi BBIBP-CorV tersebut memiliki efikasi 79,34 persen. Hal itu lantas diikuti keputusan pemerintah China untuk mengizinkan penggunaan vaksin Sinopharm. Dengan melepaskan vaksin untuk dibeli secara mandiri, Saleh khawatir ada sebagian masyarakat yang terbebani sehingga memilih tidak melakukan vaksinasi. Honesti mengatakan perseroan berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah menghadirkan vaksin COVID-19 dengan harga terjangkau untuk memberi perlindungan bagi penduduk Indonesia.

WNA sebagai pekerja asing bisa divaksinasi dengan skema gotong royong, yakni dengan pendanaan sepenuhnya oleh perusahaan penanggung WNA tersebut. Pekerja asing yang dimaksud harus memiliki kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap . Selain itu, vaksinasi mandiri juga tidak akan mengganggu program vaksinasi free of charge yang dijalankan pemerintah, seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan vaksin yang disediakan secara free of charge oleh pemerintah.

Harga vaksin mandiri

“Harganya tak lebih dari Rp 1 juta untuk satu dosisnya yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Tapi kami masih menunggu bagaimana aturan dari pemerintah saja,” katanya seperti dilansir tempo.co, Jumat (12/2). “Prioritas berbasis zonasi. Juga berbasis kepada perusahaan yang sudah daftarkan diri ke Kadin. Dan tentunya pada jenis industrinya, diutamakan yang padat karya,” ujar Airlangga di kantor presiden, Senin (3/5).

Namun pelaku usaha yang telah mandaftar ikut serta vaksin mandiri berharap bisa mengetahui skema distribusi dan jadwal vaksinasi secepatnya untuk mengomunikasikannya kepada karyawan. Elshinta.com- Kalangan pengusaha menilai penetapan harga vaksin Sinopharm untuk program vaksinasi gotong royong sudah best meski sebelumnya pernah mengusulkan agar harganya sesuai kemampuan mereka. Sedangkan untuk distribusi vaksin dalam program gotong royong dilakukan kepada fasilitas kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha pelaksana vaksinasi gotong royong.

Pemerintah memastikan vaksinasi aman dilakukan karena telah sesuai standar WHO dan terbuka terhadap masukan dari pihak swasta atau pihak lain dalam proses vaksinasi sehingga proses vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Kadin Indonesia merespons keinginan Kementerian Badan Usaha Milik Negara agar pelaku usaha membelikan vaksin corona buat karyawannya. “Sehingga pemerintah belum bisa menentukan harga batas atas dan bawah dari vaksin tersebut,” jelas dia. Bagi masyarakat yang termasuk golongan di atas, bisa melakukan pengecekan information atau registrasi ulang hingga jadwal vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi.id.